JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatatkan data realisasi pembiayaan utang atau pengunduran utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami perkembangan yang tersebut tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.
“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah ada memproduksi posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang dimaksud Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,” ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).
Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari nilai komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi cuma Rp184,1 triliun.
“Tahun ini sudah ada naik ke Rp253 triliun, oleh sebab itu semua komoditas telah reverse back harga, hingga memang benar defisit diperkirakan pasti lebih lanjut tinggi dari 2023, ini sudah ada terlihat dari pembiayaan kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli sudah ada issuance Rp253 triliun atau berkembang 38% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.
“Waktu kegiatan ekonomi tinggi kita issuance nya tambahan kecil sehingga itu menurunkan ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu dapat dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif bukan besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran pada APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang mana sudah ada ada di area UU APBN kita,” imbuh Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional lantaran penerimaan luar biasa baik.
“Tugas Kemenkeu sekarang yang tersebut paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, sebab belanja-belanja sudah ada dialokasikan kemudian sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang mana positif,” jelas Menkeu.
“Bagian dari belanja masih harus kita disiplinkan supaya kita tetap saja menjaga disiplin dari sisi postur APBN tak terlalu berjauhan dari postur awal,” pungkasnya.
