JAKARTA – Deputi Transportasi kemudian Infrastruktur Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Penanaman Modal (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan substansi bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dimaksud berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tinggi tepat untuk mengatasi polusi udara dan juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang dimaksud berhak kemudian membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggal tarif BBM. Sehingga warga mendapatkan akses BBM yang lebih lanjut berkualitas dan juga lebih tinggi bersih,” jelas Rachmat di pernyataannya, dikutip, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Tantangan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut ia untuk menjalankan rencana yang dimaksud tanpa membebani penduduk ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang tambahan tepat sasaran, yaitu terhadap golongan yang membutuhkan.
“Jadi golongan kelas melawan bukan lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan mengenai kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban perekonomian warga kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan perekonomian terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang digunakan berada dalam disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang digunakan dilaporkan di area media, di dalam mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang digunakan melatarbelakangi rencana pemerintah untuk menyokong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini adalah artinya pajak publik bukan secara optimal tersalurkan sebab tidaklah dinikmati golongan yang tersebut membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Trilyun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tiada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak ada tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menyokong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang digunakan tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang digunakan berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di menggerakkan penyediaan BBM rendah sulfur yang tersebut lebih lanjut masif. Kemenko Marves menekankan, ketika ini sudah ada terdapat kilang minyak yang digunakan siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya dalam area Jakarta.
“Oleh dikarenakan itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari DKI Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
