JAKARTA – pemerintahan memiliki target penerimaan cukai naik 6% menjadi Rp244 triliun pada 2025 mendatang. Salah satu upaya yang mana ditempuh untuk mencapai target yang dimaksud yakni melalui ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
Adapun, pungutan cukai MBDK ditargetkan mencapai Rp4,4 triliun pada APBN 2024. Namun, hingga sekarang ini pungutan cukai yang dimaksud belum diimplementasikan akibat pemerintah belum merilis aturan teknisnya.
“Secara kuantitatif, estimasi dampak negatif cukai MBDK bagi profitabilitas perusahaan konsumer baru dapat dihitung setelahnya pemerintah merilis detail teknis perhitungan cukai,” kata Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren di risetnya.
Edi menyebut, pemberlakuan aturan baru yang dimaksud memang benar akan berdampak pada sebagian emiten seperti PT Mayora Indah Tbk (MYOR) serta PT Industri Jamu serta Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), pada mana keduanya miliki hasil yang mana terekspos cukai minuman berpemanis masing-masing sebesar 25-30% lalu 15-20% dari total pendapatan.
“Kami menilai bahwa MYOR berpotensi merasakan dampak terbesar dari penetapan cukai ini, disertai oleh SIDO,” imbuh Edi.
Namun secara kualitatif, Edi menilai dampak negatif yang disebutkan dapat diminimalisasi dengan sebagian cara yakni, perseroan dapat meluncurkan produk-produk sejenis yang digunakan lebih banyak rendah gula alias less sugar. Selain itu, perseroan juga dapat meneruskan (pass–on) sebagian beban cukai ke di harga jual jual produk.
Perihal kinerja, sepanjang enam bulan pertama tahun 2024, MYOR membukukan laba bersih sebesar Rp1,71 triliun, naik dari periode yang digunakan mirip tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,21 triliun. Adapun, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp16,22 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp14,81 triliun.
Sementara SIDO mengantongi laba bersih sebesar Rp608,49 miliar, naik 35,79% dari periode yang dimaksud mirip tahun 2023 lalu yang tersebut sebesar Rp448,10 miliar. Sejalan dengan itu, jualan SIDO juga naik 14,67% menjadi Rp1,89 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1,65 triliun.
