JAKARTA – eksekutif melalui Kementerian Lingkup Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha meyakinkan tak akan mencabut BBM subsidi di dalam masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Sektor Kerjasama Infrastruktur dan juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang digunakan lebih lanjut besar ketimbang BBM dengan komposisi sulfur yang tersebut tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur di tempat masyarakat.
“Kita tak ada naikan biaya BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang dimaksud membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, pemerintahan akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi bukan berdampak pada nilai jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang mana untuk melakukan penutupan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan nilai BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang tersebut digelontorkan tidaklah tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh penduduk kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih tinggi besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm tambahan banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh penduduk yang dimaksud ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang dimaksud tambahan kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
