JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengumumkan terjadi sejumlah ketidakpuasan di dalam beberapa area Hal ini dikarenakan putusnya aspirasi publik terhadap calon kepala area yang digunakan progresif pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan juga hegemoni pengurus pusat partai kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di Ibukota ada Anies Baswedan dan juga Ahok. Kok yang mana dicalonkan lain. Nah, itu yang digunakan menjadi problem,” kata Titi ketika mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Akhir Pekan (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara secara langsung oleh warga kemudian mengakibatkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya aksi mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang dimaksud masyarakatnya menolak penampilan calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada pergerakan tandingan mendaftarkan kotak kosong setelahnya calon tunggal didaftarkan. Misalnya di area Pusat Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, juga beberapa wilayah lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menyebabkan kata-kata kosong, kotak kosong, atau pergerakan tidaklah memilih calon tunggal menjadi wacana yang dibahas pada ruang publik.
“Pembahasan blank vote, ucapan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan lantaran ini mengenai formalisasi ekspresi urusan politik yang berbeda bahwa tak semua ekspresi kebijakan pemerintah itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang digunakan ada pada kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi menghadapi sentralisasi pencalonan kepala serta delegasi kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai di area daerah, bukanlah seperti ketika ini yang tersebut terpusat di area DPP.
