JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang digunakan selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga juga pelaku usaha di area Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Kuantitas impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang tersebut sebanding senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh akibat itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi lalu cadangannya masih sangat besar di dalam Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dijalankan oleh pemerintahan yang mana baru nanti khususnya pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di dalam beberapa tahun mendatang lalu juga di upaya menghurangi subsidi yang digunakan relatif besar,” kata dia, di area Jakarta, Mulai Pekan (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih berjauhan Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin miliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling berbagai ditemukan di tempat Indonesia pada waktu ini.
“Indonesia menjadi negara yang digunakan masuk ke pada salah satu negara yang mana mempunyai cadangan gas yang tersebut besar di area dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang mana harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, dapat membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar pada subsidi di dalam APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidaklah hanya saja bisa jadi dilaksanakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang dimaksud diadakan oleh PLN tentu sanggup menjaga daya saing nilai tukar dari gas nasional lalu pada pada waktu yang tersebut sebanding memperkecil pemanfaatan batubara yang digunakan dinilai relatif tidak ada ramah lingkungan.
