Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sejenis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk merancang sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang dimaksud lebih lanjut baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang tersebut lebih banyak baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada proteksi serta pemberdayaan pekerja migran Negara Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak di dalam pelatihan di konteks psikologis kemudian pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang tersebut miliki akses terbatas melawan pendidikan, lalu Menteri Karding memacu PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara pada hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini berjauhan lebih lanjut baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan warga khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang tersebut dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
