Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di dalam pemilihan kepala daerah

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Nusantara atau PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, memandang kampanye dengan media baliho untuk pemilihan kepala wilayah (Pilkada) 2024 masih tergolong paling efektif, walau sekarang telah era digital.

Dia mengutarakan hal itu pada saat disinggung perihal rencana KPU Bali menimbulkan kesepakatan kampanye pemilihan gubernur 2024 tanpa baliho.

“Jadi sarannya sangat positif kemudian kami menyokong itu, cuma untuk ketika ini situasinya yang tersebut paling efektif itu menggunakan baliho, mungkin saja perlahan seiring dengan perkembangan zaman,” kata beliau di dalam Denpasar pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Adi Susanto menafsirkan sosialisasi calon-calon kepala wilayah paling bagus menggunakan baliho, lantaran bukan semua pemukim bergerak menggunakan media sosial. DPW PSI Bali, kata dia, juga belum mengimbau konstituen juga kadernya menghentikan pengaplikasian baliho.

Namun, apabila ke depan kesepakatan yang dimaksud diajukan KPU Bali disepakati seluruh partai politik, maka ia turut setuju.

“Kalau memang benar sudah ada dibuatkan aturan, tentu kami akan patuhi. Kami permanen setuju kemudian memperkuat untuk menurunkan pengaplikasian plastik, lantaran baliho juga material dasarnya plastik yang mana memang benar mengurainya memakan waktu yang mana lama,” ujar Adi Susanto.

Sebagai partai kebijakan pemerintah yang dimaksud identik dengan anak muda, menurutnya pemakaian media sosial juga patut didukung. Partai kebijakan pemerintah yang tersebut dipimpin Kaesang Pangarep yang dimaksud juga selama ini telah terlibat ke dunia maya.

“Kami tidak ada berbicara menguntungkan apa tidak, tapi apakah bermanfaat untuk lingkungan. Kalau memang benar bermanfaat besar untuk lingkungan kita, kenapa tidaklah mendukung? Kami akan sangat menggalang lantaran punya tim media juga,” kata dia.

Dia mengungkapkan pihaknya juga bergerak menggunakan media sosial. “Cuma memang benar akibat media sosial banyak digunakan dalam kota Denpasar saja, tapi bukan dengan kabupaten/kota yang digunakan terpencil dari kota. Itulah kenapa alasannya masih menggunakan cara konvensional dengan memasang baliho,” ujarnya.

KPU Ingin pemilihan gubernur Tanpa Baliho Dimulai dari Denpasar serta Badung

Sebelumnya, KPU Bali menghadirkan partai kebijakan pemerintah bukan menggunakan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho yang dimaksud merusak lingkungan dan juga pemandangan dalam jalan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Hal itu disampaikan Lidartawan ketika peluncuran maskot kemudian jingle Pemilihan Kepala Daerah Bali 2024 di dalam Denpasar pada Jumat, 5 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Lidartawan memaparkan pihaknya sudah ada kewalahan dengan baliho.

• 1
• 2
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada