JAKARTA – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU ini telah terjadi disahkan menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR beberapa hari lalu.
Ace menilai penempatan TNI pada jabatan sipil harus sesuai fungsi pertahanan negara. Jabatan sipil yang mana diisi TNI harus berdasarkan kapasitas kemudian kompetensi di menjaga kedaulatan negara.
“Saya menegaskan supremasi sipil harus dijunjung tinggi pada sistem demokrasi. Penempatan TNI pada jabatan sipil mesti sesuai dengan fungsi pertahanan negara,” ujar Ace melalui Instagramnya, Hari Sabtu (22/3/2025).
Dalam pengamatannya, TNI telah terjadi menempati jabatan sipil sesuai dengan fungsinya. Namun, ada beberapa jabatan yang dimaksud telah diisi tetapi belum diatur, sehingga perlu revisi undang-undang.
“Lemhannas pernah mengkaji terkait sikap TNI, Polri, juga pemerintahan. Tentu supremasi sipil pada negara demokrasi itu merupakan sesuatu yang dimaksud harus dijunjung tinggi,” katanya.
“Jadi, menempatkan TNI di area pada negara demokrasi sesuai fungsi pertahanan. Sementara, polisi sesuai fungsi keamanan,” tambahnya.
