JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di dalam penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan berbagai pertanyaan lalu kritik mengenai urgensi dan juga khasiat reshuffle, khususnya lantaran sisa waktu masa jabatan semata-mata sekitar 1,5 bulan.
Pakar Kebijakan juga Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tak efektif juga memboroskan anggaran negara serta dapat mengakibatkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.
“Mengganti menteri pada waktu yang tersebut sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tak efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).
Menteri baru yang dimaksud diangkat pada waktu sesingkat itu tidak ada akan miliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.
Waktu yang digunakan diperlukan untuk beradaptasi dengan kedudukan baru serta memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang tersebut berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tiada akan berdampak, menjadikan pergantian ini tak lebih banyak dari sekadar formalitas urusan politik tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, tambahan bijaksana jikalau Presiden menunjuk pribadi Pelaksana tugas (Plt) dari di kementerian dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang mana penuh biaya.
Penunjukan Plt akan lebih besar efektif lantaran pejabat yang digunakan ditunjuk biasanya sudah ada memahami seluk-beluk kementerian juga tak perlu melintasi proses penyesuaian yang tersebut panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal di tempat sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.
Langkah ini juga bisa jadi menghemat anggaran negara yang dimaksud semestinya tak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan juga penyesuaian birokrasi lainnya.
Dia menuturkan reshuffle kalini ini memunculkan kesan yang dimaksud kurang baik di dalam mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dapat memunculkan perkiraan bahwa menteri baru merasa miliki utang budi untuk pribadi presiden.
