Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi serta Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesi (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran terhadap pejabat struktural ke lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama penghargaan akademiknya.
Dalam surat itu Fathul meminta-minta agar namanya tak lagi diberi embel-embeli penghargaan profesor dalam bagian depan dan juga peringkat akademik pada bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., kemudian Ph.D di semua penulisan dokumen juga korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, dan juga hasil hukum selain ijazah, transkrip nilai, lalu yang digunakan setara itu dengan penandatangan rektor yang dimaksud selama ini tercatat peringkat lengkap, agar dituliskan tanpa peringkat berubah jadi ‘Fathul Wahid’,” kata ia di surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini diwujudkan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini berubah menjadi perbincangan dalam media sosial mengingat adanya sebagian politisi yang mana berupaya mendapatkan penghargaan profesor tak sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan lalu Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa penghargaan guru besar yang tersebut didapatkan banyak politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul banyak seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan peringkat guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengawasi penghargaan profesor ini lebih banyak ke tentang amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita di dunia akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang dimaksud mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang digunakan besar itu, kami tidak ada ingin ada orang, diantaranya para politisi juga pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini cuma demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab dan juga amanah,” kata dia.
Fathul prihatin banyak penduduk masih mensakralkan gelar kejuaraan profesor ini. Namun tak peduli proses kemudian tanggungjawab ketika gelar kejuaraan itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap dapat mendesakralisasi itu kemudian tambahan menekankan penghargaan profesor sebagai tanggungjawab serta amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor dan juga akademik yang tersebut melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tiada relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat dan juga dokumen lainnya. “Tapi ini hanya sekali pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidak ada bisa saja memaksa penduduk untuk mengikuti, belaka mencoba menjadikan sebagai aksi kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
