Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum ada rencana untuk membatasi materi bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Kepala negara mengungkapkan bahkan pemerintah belum mengkaji rencana kebijakan tersebut.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Ibukota Timur, pada Selasa, 16 Juli 2024.
Menteri Koordinator Area Maritim kemudian Pengembangan Usaha Luhut Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengungkapkan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih banyak tepat sasaran.
Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan aturan masalah pemberian subsidi yang digunakan tidak ada tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita telah bisa jadi mulai, ke mana pendatang yang bukan berhak dapat subsidi itu akan bisa jadi kita kurangi. Kita hitung di situ,” ungkap dia.
Menteri BUMN Erick Thohir, pada kesempatan terpisah ke Istana Kepresidenan DKI Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024, menyatakan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh penduduk yang membutuhkan dan juga telah mampu. Namun Erick menjelaskan Kementerian tidak kementerian yang dimaksud menyebabkan kebijakan.
“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan juga Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyimpulkan pernyataan Luhut persoalan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus bukan elok disampaikan.
Sebab, tanggal itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. “Masak hadiah ulang tahun terdiri dari penerapan pembatasan BBM bersubsidi,” kata Mulyanto melalui keterangaN ditulis 16 Juli 2024.
Artikel ini disadur dari Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
