Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memacu presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif penghiliran nikel yang dimaksud dikerjakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menafsirkan kehancuran lingkungan yang dimaksud disebabkan oleh maraknya proses lanjut kemudian penambangan nikel di era Jokowi tak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyebutkan kegiatan proses pengolahan lebih lanjut nikel ke era Jokowi dikerjakan secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kehancuran lingkungan, beliau meninjau masih berbagai rakyat miskin dalam sekitar tambang. Di pada waktu bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang digunakan justru terbentuk di wilayah kaya sumber daya alam atau tempat yang digunakan digencarkan inisiatif proses lanjut yang dimaksud rutin disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini wajib diteliti lebih banyak pada oleh pemerintahan serta para ahli,” kata Mulyanto di informasi tercatat yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya pengembangan lebih lanjut nikel sanggup mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di tempat penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu oleh sebab itu buruknya pengelolaan dana bagi hasil juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
“Sehingga pemasukan yang digunakan besar sekalipun tiada berdampak bagi kesejahteraan komunitas atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto memaparkan selama ini komunitas lokal hanya saja terlibat sebagai pekerja kasar ke pertambangan nikel lantaran terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya sanggup memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal mampu menempati sikap strategis di sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana perkembangan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor item nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) kemudian feronikel. Ia pun memacu penghentian penyelenggaraan smelter kelas satu yang memunculkan barang nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita wajib menggalakkan pengembangan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah besar sehingga efek gandanya bagi warga meningkat dengan memulai pembangunan pabrik smelter yang digunakan memproduksi nikel berkadar lebih tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang dimaksud rawan kebakaran sehingga memunculkan penderita jiwa pekerja yang digunakan tiada sedikit,” tegasnya.
Pilihan Editor: Sandiaga Komitmen Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel
