JAKARTA – Ekspor pasir dan juga hasil sedimen laut yang dimaksud dibuka setelahnya ditutup selama 20 tahun, yang dimaksud diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024. Lantas berapakah biaya pasir laut , hingga banyak perusahaan berebut untuk mengeruknya.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021, tercatat tarif pasir laut untuk pada negeri di tempat banderol Rp188 ribu per meter kubik, sedangkan untuk ekspor dipatok Rp288 ribu per meter kubik.
Presiden Joko Widodo pun telah lama mengizinkan pemasaran pasir laut, tertuang pada Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi pada Laut.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di area laut yang dimaksud dijalankan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang tersebut dapat menurunkan daya menyokong juga daya tampung sistem ekologi pesisir serta laut juga kondisi tubuh laut; juga 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di tempat Laut untuk kepentingan pembangunan dan juga rehabilitasi lingkungan pesisir kemudian laut.
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di tempat laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, serta pengawasan. Hal yang harus menjadi catatan adalah, Peraturan pemerintahan (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Pada ketika Peraturan eksekutif ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian serta Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan juga dinyatakan tiada berlaku.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah terjadi menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sebagai revisi aturan ekspor pasir lalu hasil sedimentasi laut. Aturan yang digunakan merevisi untuk kedua kalinya menghadapi Permendag Nomor 22 Tahun 2023 kemudian Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan lalu Pengaturan Ekspor, dimaksud mengatur jenis-jenis pasir laut dan juga hasil sedimentasi laut yang dimaksud sekarang mulai dilarang untuk diekspor.
Dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ketentuan ekspor jenis pasir laut berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang mana dilarang yakni Pasir alam yang mana berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di area laut yang dimaksud memiliki ukuran butiran tertentu.
“Pasir alam yang tersebut berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di dalam laut yang tersebut mempunyai ukuran butiran D50 < 0,25 mm atau D50 > 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells)/CaCO3 > 15%; Au (emas) > 0,05 ppm; Ag (perak) > 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium > 0,05 ppm; Silika (SiO2) > 95%; Timah (Sn) > 50 ppm; Nikel (Ni) > 35 ppm; atau logam tanah jarang total > 100 ppm,” ujar bunyi Permendag yang dimaksud dimaksud, Selasa (10/9/2024).
Lebih lanjut, selain jenis pasir laut yang dimaksud dilarang untuk dikirimkan ke pasar internasional seperti pada atas, pasir alam yang dimaksud diatur pada hitungan IV Sektor Pertambangan di lampiran Permendag Nomor 20/2024, juga dilarang untuk diekspor. “Selain pasir alam yang digunakan termasuk di bilangan bulat IV Lingkup Pertambangan di lampiran Peraturan Menteri ini. Hanya terhadap pasir hasil sedimentasi pada laut,” lanjut bunyi ketentuan tersebut.
