CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai pada perseteruannya dengan PKB menghasilkan prihatin banyak pengasuh pondok pesantren. Langkah yang disebutkan dinilai berpotensi memecah belah ulama juga kian berjauhan menyebabkan PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang mana menggalang massa kiai di dalam Jombang dan juga banyak tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menyebabkan polarisasi dalam kalangan kiai dan juga pengasuh pesantren pada lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi keberadaan Nahdiliyin pada akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke kebijakan pemerintah praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas urusan politik yang digunakan wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas kebijakan pemerintah lain.
“Dan itu tidaklah sesuai dengan khittoh atau semangat dasar establishment NU oleh para muassis yang dimaksud terdiri dari kiai lalu pengasuh pesantren di area masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di dalam menghadapi semua golongan, serta menjadi penengah ketika terjadi polarisasi pada masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU lebih lanjut tampak sebagai entitas kebijakan pemerintah daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang mana berebut jatah tambang, yang terlibat dukung-mendukung di Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU telah seperti partai kebijakan pemerintah yang dimaksud terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengoleksi orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran dia dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang dimaksud harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU di menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan apabila elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah kebijakan pemerintah praktis, maka kemungkinan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin saja terjadi.
Menurut dia, apa yang tersebut diadakan elite PBNU untuk melakukan manuver urusan politik sangat kemungkinan besar dilaksanakan elite entitas lain untuk melakukan hal yang dimaksud sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU sanggup melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat kemungkinan besar elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau telah begini maka yang dimaksud dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin akibat terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
