JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa jadi mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud dilakukan di dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap memperlihatkan menjaga iklim penanaman modal lalu kelestarian lingkungan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang dimaksud terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak kemudian peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan juga administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang terarah serta terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi untuk perencanaan kemudian pelaporan, penguatan tata kelola juga pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, juga menyokong pengembangan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang mana akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, eksekutif terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menyokong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penyertaan Modal (LPI), lalu Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi rakyat berpenghasilan rendah, UMKM, lalu Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Ukuran Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Skor Tukar Petani (NTP) ditingkatkan pada kisaran 115–120. Skor Tukar Nelayan (NTN) dijaga pada kisaran 105–108,” imbuhnya.
