JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengumumkan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan gubernur (RUU Pilkada) memang sebenarnya berhadapan dengan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang mana menyetujui draf RUU pemilihan kepala daerah yang dimaksud pada pada waktu rapat pengambilan langkah tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang benar maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di dalam Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana menghadapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang mana baru cuma diputuskan Awal Minggu 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mana perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh akibat itu, PDIP akan mengikuti apa yang mana menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 kemudian 29 Agustus ini yang memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
