Ini adalah Tantangan Utama di Penguraian Wisata di dalam Gorontalo

GORONTALO – Perjalanan Gorontalo kemungkinan besar tak sepopuler tempat wisata lain dalam Indonesia Timur. Namun, bila berbicara perihal potensinya, pariwisata di dalam provinsi ini sebetulnya sangat besar serta layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang mana disampaikan Dinas Wisata Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo memiliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, lalu 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo mempunyai 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, dan juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak hanya sekali itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk mengiklankan peluang yang dimaksud mereka milik. Terdapat 30 event yang mana tersebar di tempat kabupaten/kota, dan juga tiga pada antaranya bahkan masuk di kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Wisata lalu Sektor Bisnis Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Peluang Usaha Pariwisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan peluang wisata dalam Gorontalo dihadapkan oleh sebagian tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang digunakan dinilai tidaklah ideal untuk memacu pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata dalam sini. Solusinya kita terus menggerakkan masuknya pembangunan ekonomi di area sektor pariwisata,” kata Aryanto pada waktu ditemui di tempat Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor bidang usaha di area pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyertaan modal untuk pelatihan menimbulkan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan untuk investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian juga lembaga terkait. Seperti konstruksi infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






