Pascaputusan MK, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Selalu Bersama KIM Plus di area pemilihan gubernur 2024
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, tak akan selalu dengan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di tempat pemilihan gubernur 2024. Pasalnya, pilkada miliki hukum lokalitasnya. Pernyataan itu dilontarkan pada waktu disinggung langkah PKB ke depan pascaadanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah 2024.
“Ya semua pilkada punya hukum lokalitasnya ya, semua telah kompak dengan tempat masing-masing,” katanya pada waktu ditemui di dalam sela-sela Muktamar ke-VI PKB, Bali Nusa Dua Convention Center, Hari Sabtu (24/8/2024).
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan , ada beberapa wilayah PKB bisa jadi serta tidaklah berkoalisi dengan KIM Plus. “Tentu bisa saja bareng, mampu beda-beda, tapi tergantung perkembangan nanti,” kata Cak Imin.
Sebelumnya, PKB mengakui adanya pembaharuan strategi serta peta urusan politik di pemilihan kepala daerah 2024. Hal itu diakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah.
“Nah, apakah ada pembaharuan dari konfigurasi hasil tindakan MK? Mungkin saya dapat jawab ada beberapa perubahan, bagaimanapun juga tidaklah drastis,” kata Wasekjen PKB Syaiful Huda di dalam Bali Convention Center, Hari Sabtu 24 Agustus 2024.
Untuk itu, Huda mengakui, ada beberapa pembaharuan pengusungan calon kepala area yang mana akan berlaga di area Pemilihan Kepala Daerah 2024. “Jadi ada sebagian langkah pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang tersebut telah diputuskan oleh MK di dalam beberapa kabupaten dan juga kota,” kata Huda.
Huda menambahkan, pembaharuan dukungan itu akan dibahas pada Muktamar ke VI PKB yang dimaksud dilakukan pada Bali. Pasalnya, pemilihan gubernur 2024 juga telah lama dimandatkan pada Mukernas PKB. “Dalam Muktamar ini adalah kita akan menguatkan konsolidasi internal memacu sebanyak-banyaknya kader untuk mengambil kepimpinan di dalam eksekutif. Dalam hal ini didorong maju sebagai calon gubernur, delegasi gubernur bupati, duta bupati perwakilan kota juga duta wali kota,” tutut Huda.
