JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja merubah dukungan partai urusan politik (parpol) untuk menyokong figur pada kabupaten atau kota. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno.
“Adanya putusan MK pasti banyak perubahan, yang tersebut tadinya enggak mampu forward kader, tanpa peringatan dapat maju. Yang tadinya kita sudah ada berkoalisi, mendadak sebab sudah ada ada putusan MK partai nonsit pada parlemen sanggup usung dengan pengumuman yang dimaksud cukup,” terang Eddy ketika ditemui dalam KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Namun demikian, Eddy berkata, inovasi dukungan tak terlalu signifikan terjadi pada pengusungan calon di area tingkat Gubernur. “Alhamdulillah kalau provinsi tiada ada, kalau kabupaten/kota pasti ada,” tuturnya.
Atas dasar itu, Eddy menilai, akan terjadi dinamika urusan politik diujung pendaftaran calon kepala daerah. Bahkan, kata Eddy, ada pembaharuan dukungan dari PAN.
“Jadi saya kira dinamikanya ada lalu diujung ya, bahkan kemarin di malam hari juha sampai setengah dua pagi kita masih terima beberapa perubahan,” ucap Eddy.
Meski begitu Eddy berkata, pembaharuan itu masih sah-sah saja. Apalagi, katanya, pembaharuan itu menghasilkan partai bisa saja mengajukan kader internal untuk maju di tempat Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Tetapi menurut saya ya itu sah-sah saja, baik saja, dikarenakan lebih besar sejumlah lagi partisipasi dari kader-kader atau calon-calon yang digunakan dapat diajukan di tempat pilkada,” tandasnya.
