Jakarta – Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akan kembali mengatur rapat pleno pada 27–28 Juli 2024. Bila pleno terakhir pada Sabtu, 13 Juli 2024 setelah itu berlangsung pada Jakarta, pleno kali ini akan bertempat di dalam Yogyakarta.
Dalam pleno terakhir, PP Muhammadiyah menggodok sikap mereka terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang digunakan diberikan pemerintah terhadap ormas keagamaan. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, hadir pada acara itu untuk menjelaskan ihwal konsesi tambang.
Sampai pada waktu ini, belum ada keterangan resmi dari PP Muhammadiyah ihwal hasil pleno itu. Tempo pun dihalangi pelaku keamanan untuk meliput acara tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Lingkup Hukum, Hak Asasi Orang atau HAM, kemudian Hikmah, Busyro Muqoddas, membenarkan organisasinya akan menyelenggarakan pleno pada waktu serta tempat itu. Namun, ia mengutarakan jadwal kali ini tak belaka akan mengeksplorasi ihwal tambang.
“Iya (rapat pleno), tetapi agendanya lebih besar umum, tidak ada spesifik tentang itu (tambang),” kata ia pada waktu dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
PP Muhammadiyah mengatur rapat pleno dalam Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah perihal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan satu di antaranya memutuskan sikap jikalau mendapat tawaran mengatur tambang dari pemerintah.
“Jadi kami akan cari mekanisme ke Muhammadiyah untuk mengeksplorasi mengenai tambang ini lewat forum yang tersebut tambahan besar. Kemungkinan itu akan kami bahas pada pleno diperluas yang digunakan mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pada Ibukota Indonesia pada Kamis, 11 Juli 2024
Menurut Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan pada mengambil langkah perihal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen di organisasi harus terlibat, satu di antaranya pengurus di tingkat daerah.
Keterlibatan seluruh elemen diperlukan akibat apabila tawaran izin tambang itu mereka itu terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu’ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati di mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal pada Muhammadiyah. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di di rumah gitu,” kata Mu’ti.
Artikel ini disadur dari PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?
