JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang tersebut sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, kemudian memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Keilmuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keberadaan rakyat Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju pemilihan gubernur 2024” yang tersebut diselenggarakan Prodi Bidang Studi Politik UKI di tempat Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi media yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z kemudian milenial yang mana secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi pada Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data publik yang pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi bukan percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan penduduk jikalau isu pencurian data juga isu pengamanan data pribadi rakyat bukan dapat diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di area kalangan anak muda sebagai wadah untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian juga penyalahgunaan data publik yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota Indonesia selama masa verifikasi data pada KPU Ibukota misalnya yang dimaksud diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah beberapa pihak. Kasus ini menimbulkan rakyat semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
