JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa jadi menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan pasti dari anggaran yang digunakan ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Peluang Usaha Pariwisata serta Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu mampu menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu acara Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang mana tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang mana sudah ada melakukan registrasi dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa eksekutif (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan bidang berdasarkan jumlah agregat item yang digunakan terdaftar di area e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu sektor policy yang digunakan nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah bilangan yang kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah bisa saja bikin bidang policy kita’ jadi item apa hanya dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka itu captive market di area di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah bisa saja mengurangi langkah pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini sanggup dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang tersebut diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali tarif dapat terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak ada dapat melakukan kecurangan yang tersebut merugikan negara.
