JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang lalu Industri ( Kadin ) Indonesia menyatakan bahwa upaya mengatur Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tersebut diusulkan oleh beberapa Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar lalu Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.Adapun salah satu rencana dari Munaslub yang disebutkan untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Periode 2021 – 2026 Arjad Rasjid .
“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengamati upaya ini sudah menciptakan situasi yang dimaksud mengancam keharmonisan organisasi Kadin dalam seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah di mendirikan perekonomian yang digunakan inklusif kemudian berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Area Organisasi, Kadin Indonesia, Eka Sastra pada keterangan resmi, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang digunakan berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha perusahaan juga mitra strategis pemerintah yang digunakan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) juga ditegaskan pada Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, pada mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.
Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan langkah dengan pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di area Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa miliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU lalu menegakan AD/ART pada aktivitas organisasi,” tegas Eka.
Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya saja dapat dijalankan apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang digunakan tertuang di area dalamnya, juga itu pun setelahnya diberikan dua kali peringatan tegas tertoreh yang tersebut tiada diindahkan.
Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah agregat Kadin Provinsi juga setengah dari jumlah agregat Anggota Luar Biasa.
“Sampai ketika ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan tegas terkait adanya pelanggaran yang dimaksud diadakan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. Karena itu, kami baik di area tingkat Provinsi maupun di tempat Kabupaten/Kota, lalu seluruh Anggota Luar Biasa tetap saja solid serta bersatu, juga dengan tegas menyatakan tak menyokong Munaslub yang disebutkan sebab menyalahi AD/ART,” pungkasnya.
