JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengatur talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di tempat Kantor DPTP PKS, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan menggali tambahan di format ideal hubungan sektor yang dimaksud berkeadilan di tempat Indonesia, khususnya pada konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang disebutkan Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Perekonomian dan juga Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digunakan dianggap bukan adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di tempat garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang mana mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang mana berkeadilan di tempat Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang dimaksud terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, sebab negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi sama-sama terkait kesulitan hubungan industrial di dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan sumbangan positif di upaya mewujudkan hubungan bidang yang lebih lanjut adil dan juga seimbang di dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan bidang yang dirasakan oleh berbagai pekerja pada Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang dapat menegaskan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk meyakinkan bahwa pendapat pekerja didengar juga hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi pada mana pekerja tidak ada hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan dunia usaha bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang mana berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang dimaksud sehat, pada mana tidaklah ada pihak yang digunakan merasa dirugikan.
