Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga pemerintah Daerah Perkotaan Batam lalu PT Makmur Elok Graha menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi dan juga beberapa rencana aksi untuk mengupayakan penanaman modal dalam Rempang, salah satunya pemenuhan keperluan infrastruktur dasar.
Wahana Lingkungan Hidup Nusantara (Walhi) Riau mengkaji pemerintah lalu BP Batam mirip sekali tak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga pada waktu ini masih permanen bertahan pada kampung merek juga menolak untuk direlokasi.
Rapat koordinasi berlangsung pasca ada kunjungan serta konferensi pers Menteri Koordinator Area Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam Perkotaan Batam terkait Penyertaan Modal Rempang Eco – City pada 12 Juli 2024.
Kunjungan itu direalisasikan menjamin meyakinkan kesiapan pembangunan rumah serta infrastruktur bagi warga yang digunakan terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. “Kedua jadwal pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan warga terhadap rencana pengerjaan PSN Rempang Eco-City tak berarti apapun,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau pada keterang tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Boy menganggap otoritas seharusnya tak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan penanaman modal Rempang Eco-City, sebab sampai ketika ini mayoritas warga Rempang permanen menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup serta menyimpan tanah adat leluhur mereka yang digunakan mereka itu tempati sejak dulu,” katanya.
Boy yang dimaksud juga masuk di grup solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang dimaksud kami himpun dan juga baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Penanaman Modal Tiongkok, dan juga Resistensi Warga Rempang, semata-mata 20 persen warga ke lima kampung tua yang mana jadi prioritas pengerjaan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, lalu Belongkeng) yang digunakan menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan dalam kampung masing-masing.
“Ambisi pemerintah untuk terus melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tak semata-mata akan mengusir lalu merampas hak masyarakat adat serta tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut kemudian kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, serta laut komunitas selama ini juga telah terjadi menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Perkotaan Batam,” kata Boy.
Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan sektor serta perdagangan, akibat selama ini hasil pertanian kemudian laut warga Rempang telah lama berkontribusi besar untuk permintaan pangan pada Daerah Perkotaan Batam. “Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan menghurangi sumber pangan yang digunakan ada hingga mengakibatkan krisis pangan di dalam masa yang mana akan datang,” kata Boy.
Pilihan Editor: Sandiaga Pernyataan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari PSN Rempang Eco City Tetap Lanjut, Walhi: Suara Rakyat Diabaikan
