Jakarta – Kaukus Indonesi untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah aksi kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya di menyerang kemudian menebar teror terhadap akademisi yang sedang mengomentari penguasa. Metodenya acapkali dalam bentuk serangan siber ke media sosial.
“Buzzer secara tiada segera dapat menyudutkan aksi peserta didik yang digunakan kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang mana juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi kemudian Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas aksi sipil dari insan kampus.
Fenomena aksi pendengung mulai masif sejak 2019, di mana pemerintah dan juga parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, juga Penerangan Sektor Bisnis juga Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang mana menggalang pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok komunitas sipil yang dimaksud menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif ketika rakyat sipil mengoreksi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak belaka menyerang aktivis dan juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk membantu kebijakan pemerintah yang keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah beliau amati sejak lama. Lantaran ulah merek yang dimaksud mengancam juga mengintimidasi aksi siswa atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang mana sedang dikampanyekan siswa beberapa waktu lalu.
Saat pergerakan ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria mengamati terdapat beberapa komentar buzzer di dalam media sosial yang dimaksud terkesan menyudutkan langkah pelajar untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran dikarenakan para pakar dan juga siswa atau mereka yang mana masuk di kelompok kritis, akan terus disudutkan serta pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer belaka satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang mana ditemukan oleh KIKA. Empat model ini dalam antaranya; serangan terhadap aksi mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang mana fokus terhadap advokasi hambatan sumber daya alam, dan juga polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis permasalahan itu terpotret di 27 jenis tindakan hukum yang mana sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di reuni tahunan yang dimaksud dijalankan ke Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang acapkali menimpa akademisi berjalan terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang digunakan dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau kemudian mengontrol aktivitas sipil pada media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik lalu penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan kemudian pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang mana lebih besar luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital lalu kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang mana melemah. Represi terhadap kebebasan akademik kemudian pers dapat bermetamorfosis menjadi bagian dari strategi urusan politik kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 dan juga di dalam tahun-tahun mendatang, sanggup tambahan transparansi kemudian akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut menggalakkan adaptasi insan kampus serta warga sipil di membentengi kebebasan akademik yang tersebut sedang tertekan akibat serangan, ancaman, juga intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
