Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih banyak tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih tinggi tinggi. Ketika saya melihat, di mana spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri lalu Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata harus mengikuti tren untuk mencari potensi atau lingkungan ekonomi baru yang dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal serta menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat banyak pangsa yang digunakan bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina serta boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang berprogres di kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang dimaksud fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud bisa saja kita dapatkan market baru, di luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau dapat spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang digunakan dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih banyak berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf ke ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang mana nginap di dalam hotel, ada yang digunakan pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, diantaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model produk-produk atau sarana apa belaka yang penting disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
