Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kembali kepastian mengenai penanaman modal bagi proyek Ibu Perkotaan Nusantara dalam berhadapan dengan IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesi dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai ketika ini, belum ada realisasi penanaman modal asing untuk IKN walau pemerintah telah menerima beratus-ratus nota kesepahaman (MoU) serta letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada waktu menjawab pertanyaan pada rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang tersebut masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang tersebut melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal penanam modal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni sesudah itu Jokowi mengutarakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, telah berikrar untuk menyumbangkan modal dalam IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai pembangunan ekonomi yang beliau maksud. Jokowi berujar kesepakatan pembangunan ekonomi akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut dikarenakan belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato ketika melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center serta Nusantara Botanical Garden, di dalam IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) pada bulan Juli pada Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan penanaman modal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan pemodal asing enggan menginvestasikan dananya ke perkembangan IKN. Sejumlah pengamat telah lama memberikan tanggapan terkait penggerak pemodal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan rakyat Agus Pambagio wajar jikalau penanam modal asing enggan masuk ke proyek penyelenggaraan IKN. Menurut dia, penanam modal berpandangan bahwa proyek yang dimaksud kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama pada berinvestasi adalah perihal imbal hasil.
Imbal hasil penanaman modal yang disebutkan salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab semata-mata ASN tertentu hanya yang dimaksud akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada pemodal mau. Kalau infrastruktur bukan ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu pada situ berapa penduduk yang digunakan akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus untuk media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, pada waktu ini boleh semata mengantongi beratus-ratus surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari penanam modal asing. Namun, hal itu tidak ada lantas berubah menjadi patokan mereka akan berbagai menggarap proyek pengerjaan IKN. Pihak yang Berinvestasi asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi pada IKN.
“Akhirnya ngaku, bukan ada tuh pemodal (asing) yang digunakan datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya beliau tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidaklah jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang digunakan menurut Agus krusial kemudian menjadi pendorong penanaman modal asing masih susah masuk ke Tanah Air secara umum menurutnya adalah perihal korupsi. Hal ini kemudian memproduksi kepercayaan penanam modal terkikis ketika hendak menaruh modal ke Indonesia.
“Yang penting sekarang pemodal datang, supaya pemodal datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan substansi baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat perekonomian Amrullah Hakim asal-mula dari pemodal asing dalam IKN masih ragu mendanai megaproyek yang dimaksud salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang mana cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Tanah Air berpote besar untuk menyita perhatian investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan di pemerintahan serta kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menimbulkan regulasi secara hukum yang mana tidak ada plin-plan ya, yang dimaksud tak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Nusantara untuk mampu menjaga stabilitas negara, agar penanam modal asing berminat untuk berinvestasi ke IKN.
“Kita harus membuktikan setelahnya itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Tanah Air apakah kita masih dapat melindungi stabilitas ekonomi, urusan politik dan juga keamanan, sebelum kita mampu menjamin akan mendapatkan pembangunan ekonomi asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara dalam IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
