Jokowi Ingatkan Militer Masuki Generasi Perang ke-5, Ancaman Siber Bisa Lumpuhkan Perlindungan Negara
Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa ketika ini bidang militer sudah ada memasuki generasi peperangan ke-5. Jokowi meyoroti aksi militer non-kinetik yang tersebut bisa jadi melumpuhkan pertahanan negara.
Jokowi menyatakan ini pada waktu menyampaikan amanat di Upacara Prasetya Perwira ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Eks Kepala daerah Ibukota menyampaikan instruksi itu untuk 906 perwira TNI-Polri yang digunakan dilantik pagi ini.
Awalnya, Jokowi mengingatkan ilmu pengetahuan lalu tekologi mengalami perkembangan ketika ini sangat tumbuh pesat. Disrupsi, kata dia, terus berlangsung. Revolusi Industri 4.0 serta Society 5.0 menyebabkan digitalisasi otomasi, kecerdasan buatan, hingga konflik dagang juga ketegan geopolitik yang mana tak terhindarkan.
“Di bidang pertahanan misalnya kita berada ke generasi yang dimaksud ke-5, tiada semata-mata konflik fisik tapi juga aksi militer non-kinetik, dan juga peperangan siber yang mana bisa saja melumpuhkan fungsi keamanan pertahanan juga pelayanan publik,” kata Jokowi.
Bekas Wali Perkotaan Solo itu juga menyoroti pembaharuan iklim kemudian transisi energi yang mana sedang berjalan ketika ini. Begitu juga bidang penegakan hukum.
“Ketertiban keamanan, kejagatan transnasional, judi online, perdagangan orang, narkotika kemudian obat-obatan terlarang, juga peretasan siber yang pada waktu ini juga makin canggih,” katanya.
Melihat kompleksitas perkembangan zaman, Jokowi memohonkan perwira TNI-Polri yang mana baru dilantik menjadi sosok yang bisa jadi beradaptasi dengan capat. Termasuk mempelajari perkembangan mutakhir teknologi digital juga kecerdasan buatan.
Para perwira yang digunakan dilantik oleh Presiden, terdiri berhadapan dengan 417 Capaja Akademi Militer (Akmil), 129 Capaja Akademi TNI AL (AAL). Berikutnya 113 Capaja Akademi TNI AU (AAU), dan juga 247 Capaja Akademi Kepolisian (Akpol).
Pesan Jokowi ini muncul pada berada dalam kritik umum beberapa pekan ini mengenai rentannya Pusat Informasi Nasional (PDN). PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo lalu BSSN, diretas sejak 20 Juni 2024, oleh Ransomware LockBit 3.0.
Ransomware merupakan istilah jenis malware yang dimaksud menyerang sistem data. Pusat Informasi Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu menjalankan 73 data kementerian lembaga dan juga beratus-ratus milik pemerintah daerah.
Pemerintah ketika ini masih terus berupaya memulihkan PDN yang diretas. Menteri Koordinator Sektor Politik Hukum juga Keselamatan Hadi Tjahjanto, melalui keterangan tertulis, 12 Juli 2024, menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 sudah pernah bertambah berubah menjadi 86 layanan, yang mana berasal dari 16 tenant.
Pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, lalu panjang untuk memulihkan layanan rakyat yang digunakan terdampak peretasan PDN. Langak ini diantaranya pengauditan pusat data nasional itu akan dikerjakan oleh pihak ketiga yang tersebut independen. Strategi yang disebutkan baru akan dijalankan pada September, dengan target penerapan hasil audit diwujudkan paling lama November 2024.
Artikel ini disadur dari Jokowi Ingatkan Militer Masuki Generasi Perang ke-5, Ancaman Siber Bisa Lumpuhkan Pertahanan Negara
