JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB dan juga HGU selama banyak tahun merupakan sesuatu yang digunakan kebablasan.
Andrinof menilai penanam modal atau para pelaku bisnis akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengawasi potensi usaha di dalam kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU lalu HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov di acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan kemudian 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ dalam Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, potensi usaha akan tercipta ketika sebuah sistem ekologi hidup lalu tumbuh di area sebuah wilayah. Maka yang dimaksud penting untuk dipastikan adalah pengerjaan lingkungan kota terlebih dahulu sebelum mengundang penanam modal masuk ke IKN.
“Biar sekadar nanti kalau potensi usaha itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan pemodal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang penanam modal yang tersebut mau taruh Rp50 triliun itu tiada logis,” tambahnya.
Seperti diketahui pada waktu ini eksekutif mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap calon pemodal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon penanam modal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok semata-mata 20% dari proyeksi keperluan dana penyelenggaraan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bidang usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan dan juga keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
