JAKARTA – Menjadi hal yang dimaksud wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan mempunyai power juga hanya saja orang biasa pasca bukan lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada acara Rakyat Bersuara di tempat iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang setelahnya 20 Oktober Pak Jokowi tak punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab menghadapi beragam fenomena yang tersebut terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengamati ada sesuatu yang enggak beres di dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang mana dengan Pak Jokowi selama 9 tahun lebih banyak itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk bukan menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini dengan Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini sudah ada hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang paling berbagai korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang digunakan tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang mana sudah pernah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang dimaksud diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu bukan menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu belaka dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang digunakan normal bila Jokowi tiada lagi miliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang digunakan kita hormati ketika beliau tidak ada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang mana kita hormati, ketika selesai jadi presiden telah juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
