Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menganggap pembangunan Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara akan membebani APBN. Menurut Esther, meskipun inisiatif lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih besar baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” kata beliau dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menerangkan, setidaknya kegiatan usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa saja menyokong konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai bisa jadi menggerakkan peningkatan nilai hasil domestik bruto atau perkembangan ekonomi.
Hasil analisis Tim Big Informasi Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi penanaman modal swasta yang dimaksud ketika ini masih seret. Ia mengemukakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Simbol Rupiah 466 triliun kemudian dari kas negara belaka sekitar 20 persen.
Namun kas negara yang tersebut digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN sudah pernah mengajukan tambahan anggaran Simbol Rupiah 29,8 triliun untuk tahun depan. Karena bebani anggaran, pemindahan pusat pemerintahan harus tinjau ulang. Esther ragu penyelenggaraan proyek usulan Presiden Joko Widodo yang disebutkan dapat menyokong Indonesia jadi negara maju.
Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang digunakan akan menunda rencana berkantor pada IKN jikalau infrastruktur bukan rampung. Esther berpendapat, pemodal kemungkinan enggan menanamkan modal apabila pengerjaan prasarana rakyat ke ibu kota baru belum siap.
Pemerintah diminta berhati-hati menjalankan anggaran ke sedang turunnya penerimaan pada waktu ini. Di tambah ada utang jatuh tempo Simbol Rupiah 800 triliun pada masa transisi pemerintahan 2025 hingga 2027. Anggaran seharusnya dialokasikan untuk inisiatif dan juga proyek yang memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur telah mencapai Simbol Rupiah 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Mata Uang Rupiah 40 triliun. Ia berharap IKN telah dapat digunakan untuk upacara peringatan serius ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.
Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?
Artikel ini disadur dari Ekonom INDEF Timbang Program Makan Bergizi Gratis Lebih Baik dari Pembangunan IKN
