JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.
Hal ini disampaikan Iman seusai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim sudah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang sebenarnya lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan juga PBNU merupakan dua entitas yang tersebut berbeda.
“Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi urusan politik warga NU, tidak dengan PBNU. Ngaco itu,” kata Iman pada Rabu (14/8/2024).
Hubungan baik PKB serta NU, lanjut Iman, terjalin hingga pada waktu ini. Terbukti pada ketika Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin progresif sebagai calon duta presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.
“PBNU lalu PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB dalam bawah UU Partai Politik, PBNU di dalam bawah UU Organisasi Kemasyarakatan,” ucapnya.
Menjelang Muktamar PKB yang dimaksud akan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di dalam Bali, Iman menegaskan seluruh kader tetap memperlihatkan solid pada bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan mengkaji berbagai isu kebijakan pemerintah lalu ekonomi, baik internal maupun eksternal.
