Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa penyelenggaraan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) memang benar tak akan selesai pada waktu dua atau tiga tahun. eksekutif ketika ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut pendirian ibu kota baru.
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah ada jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab pada Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Jokowi mengutarakan pada 17 Agustus 2024, penyelenggaraan dalam IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan penanam modal baik dari pada maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara hanya sekali boleh dipakai untuk merancang gedung-gedung pemerintahan.
pemerintahan merencanakan untuk pertama kalinya mengatur upacara 17 Agustus tahun ini dalam IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya perkembangan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun di mana ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya mengumumkan belum ada kepastian di waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih meninjau kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang benar infrastruktur sudah ada siap, Jokowi menjamin akan segera berkantor di IKN.
“Kemarin memang sebenarnya targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang sebenarnya pekerjaan berbagai yang mundur, kemudian itu biasa pada proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus jadwal adalah mengeksplorasi tentang penanaman modal ke IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang disebut sudah ada berazam untuk menanamkan modal ke IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang mana disaksikan pemerintah. Baik eksekutif Indonesi serta juga Uni Emirat Arab.
Sampai pada waktu ini belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN, walau pemerintah telah menerima banyak Nota Kesepahaman (MoU) dan juga Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini ketika menjawab pertanyaan di rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang tersebut masuk pada IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang dimaksud melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Simbol Rupiah 72 triliun untuk perkembangan IKN.
Artikel ini disadur dari Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua
