DKI Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat tindakan pembentukan Satuan Tindakan (Satgas) Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 lalu Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 yang terbit di dalam Ibukota Indonesia 31 Juli 2024.
Dilansir dari Jaringan Dokumentasi juga Data Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada Jakarta, Rabu, pembentukan Satgas yang disebutkan tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Pekerjaan Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di dalam Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara juga Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
Dijelaskan pada Pasal 3 keppres yang dimaksud pembentukan satgas bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan PON XXI Tahun 2O24 ke Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara dan juga Peparnas PXVII Tahun 2024 di dalam Provinsi Jawa Tengah yang tersebut sukses prestasi, administrasi, juga berdampak pada pengembangan peluang kegiatan ekonomi kemudian bidang olahraga rakyat lokal.
Dalam Pasal 4, satgas yang dimaksud terdiri berhadapan dengan pengarah juga pelaksana yang tersebut dibagi menjadi dua, yakni pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan lalu pelaksana bidang pendampingan tata kelola.
Adapun, sebagai ketua pengarah ialah Menteri Koordinator Area Pembangunan Individu dan juga Kebudayaan. Sedangkan pelaksana bidang bidang pendampingan penyelenggaraan diketuai oleh Menteri Pemuda kemudian Olahraga. Sementara, pelaksana bidang pendampingan tata Kelola diketuai oleh Wakil Jaksa Agung.
Pengarah miliki tugas, yakni memberikan arahan kebijakan strategis untuk pelaksana pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024.
Lalu, memberikan arahan untuk pelaksana guna mengoordinasikan juga menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan juga terobosan yang mana diperlukan di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024.
Tindakan pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan, yaitu melaksanakan kebijakan strategis dari pengarah, mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang dimaksud diperlukan untuk menghindari timbulnya permasalahan di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024.
Mengambil langkah-langkah terkoordinasi lalu terintegrasi di menyelesaikan kendala atau hambatan yang digunakan timbul di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 dan juga Peparnas 2024 juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024.
Kemudian, tugas pelaksana bidang pendampingan tata kelola, yakni memberikan pendampingan hukum di pengawalan penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024, melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pemanfaatan dana penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, lalu pembinaan.
Melaksanakan pendampingan pada pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan PON 2024 dan juga Peparnas 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024.
Nantinya, sebagaimana Pasal 11, Ketua Pelaksana Area Mentoring Penyelenggaraan juga Ketua Pelaksana Area Pendukungan Tata Kelola melaporkan penyelenggaraan tugasnya untuk Ketua Pengarah paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Sedangkan pada Pasal 12, Ketua Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pekerjaan Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024 untuk Presiden paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Artikel ini disadur dari Jokowi bentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024
