Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di dalam Tahun Pertama eksekutif Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat di RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih banyak rendah tari belanja K/L pada APBN 2024 yang dimaksud sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja dilaksanakan pemerintah ketika ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih besar kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang tersebut Rp1.090 triliun. Ini adalah sebab kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers RAPBN 2025 serta nota keuangan di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ibukota Indonesia pada hari terakhir pekan (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang mana sudah ada dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang digunakan lain itu masih di-retain dalam belanja non KL, yang mana makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada sepuluhan yang mana miliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun dalam 2025 nanti, Kementerian Defense (Kemenhan) menjadi yang digunakan paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mana mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Keamanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, perkembangan rumah dinas prajurit, dan juga pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian lalu Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keinginan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya lalu penghasilan ke-13.





