JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) menilai pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada era Reformasi menjadi momen penting mengatasi martabat Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno. Pencabutan ini adalah langkah pertama menuju pelurusan sejarah kemudian keadilan bagi sosok yang mana dikenal sebagai Bapak Bangsa Indonesia.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, menegaskan pentingnya momen ini sebagai langkah untuk memulihkan martabat Bung Karno. TAP yang tersebut dicetuskan pada masa kekuasaan Orde Baru (Orba) secara efektif mencabut kekuasaan Soekarno akibat tuduhan keterlibatannya di perkembangan G30S/PKI pada 1965.
“Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno juga mengatasi pengakuan berhadapan dengan peran besarnya pada sejarah bangsa,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Baginya, kejadian ini juga memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyusun kembali narasi sejarah yang lebih lanjut jujur dan juga terbuka. Peristiwa G30S/PKI pada 1965 bukanlah insiden sederhana. Bung Karno, yang mana menjalin hubungan erat dengan blok Timur lalu mengedepankan pergerakan Non-Aligned, dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat serta sekutunya.
Dokumen yang mana belakangan terungkap menunjukkan keterlibatan CIA kemudian unsur militer pada kudeta kebijakan pemerintah yang dimaksud menjadi salah satu upaya global untuk menggulingkan Soekarno. Namun, yang mana ironis adalah bahwa hingga akhir hayatnya pada 1970, Soekarno tiada pernah menghadapi pengadilan yang digunakan adil untuk membersihkan namanya dari tuduhan keterlibatan.
“Bung Karno tidak ada pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya di tempat pengadilan, ini mencerminkan ketidakadilan yang dimaksud dirasakan oleh keluarga lalu para pendukung Soekarno selama bertahun-tahun,” ucapnya.
Pelurusan sejarah ini menjadi sangat penting pada pembentukan identitas bangsa ke depan. Soekarno, dengan gagasannya tentang Pancasila dan juga peran besar di menjadi pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, harus mendapatkan penghormatan yang tersebut layak.
Benny menekankan pelurusan ini juga bertujuan untuk menghapus stigma kebijakan pemerintah yang selama bertahun-tahun menghantui keluarga Soekarno.
