Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN perekonomian rutin dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pengerjaan nasional, lantaran mencerminkan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi juga kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berprogres pada ASEAN, sudah berhasil mempertahankan laju pertumbuhan sektor ekonomi pada berhadapan dengan 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan bahwa perekonomian Indonesia berhasil bertambah sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara pada triwulan kedua 2024 perkembangan sektor ekonomi mencapai 5,05% (yoy).
Meski perkembangan perekonomian Indonesia masih tergolong stabil pada Tengah berbagai gejolak kegiatan ekonomi dunia, tantangan lain muncul di bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika kontribusi sektor ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang digunakan menyumbang lebih lanjut dari 57% dari total Sistem Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara masih tertinggal berjauhan pada hal kontribusi terhadap Ekonomi Nasional kemudian mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang digunakan sangat jauh lebih besar rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya dan juga pembangunan ekonomi yang cenderung terpusat dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di tempat tempat tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang dimaksud dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor dunia usaha yang mana berbeda pada suatu negara, yakni sektor modern yang digunakan berprogres pesat di dalam pusat-pusat perkembangan ekonomi juga sektor tradisional yang dimaksud stagnan di area area tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar lalu layanan masyarakat seperti lembaga pendidikan lalu kebugaran dapat meningkatkan permintaan agregat serta menyokong pertumbuhan kegiatan ekonomi di tempat wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran pada sektor-sektor tersbeut diyakini tidaklah hanya sekali dapat meningkatkan lapangan kerja kemudian produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang digunakan menggalakkan pengerjaan dunia usaha yang dimaksud lebih banyak merata pada seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap peningkatan dunia usaha yang stabil dapat disertai dengan peningkatan keadilan kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi di tempat Indonesia
Konvergensi adalah proses pada mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro lalu Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di dalam mana wilayah yang dimaksud tertinggal mencoba untuk mengejar area yang mana kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model perkembangan kegiatan ekonomi neoklasik yang menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, dan juga konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat berkembang tambahan cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang mana dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
