JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam sudah pernah melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor dia lantaran takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Pusat Kota yang tersebut bertanggung jawab menghadapi kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang disebutkan bahwa larangan yang dimaksud diterapkan pada akhir April, walaupun hingga pada waktu ini belum diberitahukan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada perangkat lunak kemudian risiko spionase” sebagai alasan utama kebijakan tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang dimaksud aman bagi peretas, penjahat dunia maya, juga pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat dalam Rusia, kantor pusatnya saat ini berlokasi dalam Dubai dan juga perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar di area Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain pada Belanda belum memberlakukan larangan sejenis terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China akibat perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia juga spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
