KKP: Kapasitas gudang beku Pulau Jawa mencapai 48 persen

Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) mengungkapkan, tingkat keterisian gudang beku pada Pulau Jawa masih mempunyai kapasitas untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan nelayan.

Dirjen Perkuatan Daya Saing Layanan Kelautan kemudian Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo di keterangannya di dalam Jakarta, Hari Jumat mengatakan, dari 931 gudang beku yang mana tersebar dalam Pulau Jawa, keterisian rata-ratanya baru menyentuh 48 persen.

"Hasil pantauan grup pada lapangan keterisian gudang beku pada bawah 50 persen, artinya normal," ujar Budi.

Budi menegaskan pada waktu ini pemilik ikan juga memiliki strategi dagang untuk jual produknya sesuai dengan perhitungan ekonomis. Menurutnya, ruang penyimpanan dingin atau cold storage berkorelasi dengan strategi kegiatan bisnis setiap-tiap perusahaan.

"Barang akan dilepas pada saat secara keekonomian menguntungkan," ujarnya.

KKP menyiapkan langkah antisipatif penumpukan ikan dalam gudang beku dengan terus melakukan fasilitasi kemitraan antara pengelola ruang penyimpanan dingin dengan offtaker atau eksportir atau mitra dagang sebagai salah satu bentuk perluasan akses pasar.

Selain itu, modeling kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) sanggup berubah menjadi benchmarking sebab ikan didaratkan ke zona penangkapan sehingga akan mengurai penumpukan/konsentrasi ikan dalam gudang pendingin di Pulau Jawa.

"Sekali lagi, keterisiannya rata-rata sebesar 48 persen menunjukkan bahwa ketersediaan stok ikan cukup untuk memenuhi substansi baku lapangan usaha dan juga konsumsi," jelasnya.

Guna memaksimalkan penyerapan ikan di pada waktu panen membesar sekaligus meminimalisir kerugian nelayan, KKP menyiapkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Perikanan, yang tersebut ditujukan untuk membantu nelayan pada mengakses permodalan dan juga dapat digunakan sebagai upaya untuk merawat kestabilan tarif ikan.

Langkah lain yang mana dilaksanakan di mengoptimalkan penyerapan ikan ialah dengan fasilitasi kerja mirip distribusi dari pusat produksi ke sektor pengolahan.

"Pada pada waktu harga jual turun ikan dapat disimpan kemudian dijual pada waktu tarif ikan sudah pernah membaik (tunda jual), SRG ini acara kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kemendag (Bappebti)," tuturnya.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap nelayan, KKP juga memverifikasi kebijakan pengetatan impor melalui neraca komoditas dilaksanakan dengan pengawasan yang tersebut ketat, dan juga cuma diperbolehkan khususnya untuk jenis ikan yang tersebut tidak ada ada di dalam perairan Indonesia.

Keberhasilan pengetatan impor ini ditunjukkan dengan jumlah dan juga nilai impor pada periode Januari-Mei 2024 merosot per individu sebesar 51 persen serta 38 persen dibandingkan dengan periode yang identik tahun 2023.

Budi menambahkan, pelaksanaan mekanisme kebijakan importasi hasil perikanan sudah terintegrasi dengan Negara Indonesia National Single Window (INSW) dan juga diatur pada Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dan juga Permen KP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

"Ini bagian dari keberpihakan kita terhadap nelayan," tutupnya.