JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyelesaikan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hasil yang tersebut tidak ada kalah progresif dengan langkah Mahkamah Konstitusi (MK). Pada kesimpulan rapatnya Baleg DPR tetap memperlihatkan mengakomodir putusan MK.
Namun, sebagaimana lazimnya tindakan urusan politik tiada dapat menyebabkan semua khalayak senang. Hal yang tersebut wajar kemudian menunjukkan demokrasi berjalan baik.
Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra menuturkan langkah Baleg DPR hari ini laksana angin segar demokrasi yang mana berhembus dari Gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demnokrasi. Hal ini tergambar dari semua fraksi yang dimaksud berkesempatan menyampaikan pandangan serta pendapatnya masing-masing.
“Keputusan hari ini adalah langkah yang digunakan amat bersejarah. DPR menegakkan lagi marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini adalah tercermin dari isi UU yang mengakomodir parpol yang tak mempunyai kursi dalam DPRD sanggup mengusung calon kepala daerah,” ujar Bintang dalam Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Pada satu sisi kebijakan Baleg mengakomodir hak konstitusional partai urusan politik yang dimaksud bukan mempunyai kursi di tempat DPRD. Pada sisi lain, Baleg DPR merestorasi kecacatan yang mana timbul akibat kegaduhan urusan politik beberapa hari belakangan ini akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang dimaksud tiada memiliki kursi di area DPRD.
Penyamarataan ini melanggar hak konstitusi rakyat untuk partai urusan politik yang tersebut memiliki kursi di tempat DPRD. “Apa yang digunakan dijalankan Baleg DPR hari ini meluruskan yang bengkok dari putusan MK yang digunakan tidaklah seharusnya. Konstitusi mengamanatkan MK menguji UU yang tersebut terhadap UUD. Putusan tak terdiri dari norma baru serta bersifat teknis yang akhirnya menyulut kegaduhan baru,” ungkapnya.
DPR mempunyai hak konstitusi menghasilkan serta menyusun UU sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 UUD 1945. Sementara apa yang diputuskan pada rapat Baleg DPR hari ini menyelamatkan serta menegakkan hak konstitusi DPR dari pihak lain yang tersebut mengambil peran sebagai penyusun UU.
Jika ada sebagian kecil rakyat menyatakan putusan MK merupakan tindakan yang progresif. Menurut Bintang, tindakan Baleg hari ini bukanlah belaka lebih tinggi progresif dari putusan MK tapi sekaligus menyelamatkan hak konstitusi rakyat yang dimaksud dititipkan terhadap DPR.
