Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengupayakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi acara hilirisasi nikel yang digunakan dilaksanakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menyimpulkan kerusakan lingkungan yang mana disebabkan maraknya proses pengolahan lebih lanjut juga penambangan nikel di dalam era Jokowi tidaklah sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto mengumumkan era Jokowi melakukan proses pengolahan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain mengakibatkan dampak kecacatan lingkungan, Mulyanto mengawasi masih berbagai masyarakat miskin dalam sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang dimaksud justru muncul di dalam area kaya sumber daya alam atau wilayah yang digunakan digencarkan acara proses pengolahan lebih lanjut yang dimaksud banyak disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini penting diteliti lebih banyak pada oleh pemerintahan juga para ahli,” kata Mulyanto pada keterangan ditulis yang dimaksud diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya pengembangan lebih lanjut nikel bisa saja mendongkrak perekonomian penduduk lokal. Persoalan kemiskinan dalam wilayah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu dikarenakan buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang dimaksud besar sekalipun bukan berdampak bagi kesejahteraan warga atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto memaparkan selama ini rakyat lokal cuma ikut serta sebagai pekerja kasar di dalam pertambangan nikel dikarenakan terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa saja memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa jadi menempati sikap strategis pada sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku selama ini secara komprehensif di antaranya efisiensi dana konstruksi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor komoditas nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun mengupayakan penghentian pembangunan smelter kelas satu yang digunakan menciptakan item nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita diperlukan menyokong proses lanjut nikel dengan nilai tambah lebih tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan merancang pabrik smelter yang dimaksud memproduksi nikel berkadar lebih tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu penting audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang rawan kebakaran sehingga memunculkan korban jiwa pekerja yang digunakan tiada sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini adalah Tindak balas Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
