JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, juga DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang dimaksud menjadi sorotan terkait inovasi yang mana mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah dilakukan mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai kebijakan pemerintah pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang tersebut kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah menjamin tak ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah memiliki niat yang digunakan baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tak ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk masalah MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap memperlihatkan sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
